Kalaksa BPBD Prov. Kaltim (Drs. Agus Tianur, M.Si) turut serta secara online (zoom) dan Kabid Rehabilitasi & Rekrontruski BPBD Prov. Kaltim (Andik Wahyudi, S.T., M.M.M.T ) yang hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program Penurunan Emisi Pasca  FCPF-CF dan Penjaringan Isu Lingkungan Hidup Dalam RPJPD Prov. Kaltim diselengarakan di Ballroom Hotel. (24/10/23)

Prof. Dr. Ir. H. Daddy Ruhiyat, M.Sc (Ketua Harian DDPI Kaltim) menyampaikan diskusi pada hari ini yang berfokus pada program penurunan emisi pasca pelaksanaan Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) dan juga dirangkai dengan acara penjaringan isu lingkungan hidup dalam RPJPD Kalimantan Timur 2025-2045, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Bappeda Kalimantan Timur dan DDPI Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan konsep pembangunan hijau sejak tahun 2010 yang merupakan paradigma dimana kebijakan Inovasi dan investasi hijau secara bersama-sama mendorong perkembangan ekonomi yang eksklusif dalam menjalankan pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan bahasa yang lebih optimis dan mendorong kepentingan pembangunan ekonomi bisa tumbuh dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup yang dapat menjadi pegangan pembangunan Pemerintah Daerah mengingat selain bertujuan untuk memastikan pertumbuhan industri dan membangun pertahanan sosial ekonomi, lingkungan termasuk pengendalian pertumbuhan yang dikembangkan sejak tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Timur, ucap beliau saat membuka rapat.

Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono (Ketua Pokja Adaptasi Perubahan Iklim DDPI Kaltim) menjelaskan peran BPBD Prov. Kaltim jadi sangat penting karena kita mengahadapi situasi yang mungkin beberapa institusi sendiri tidak mengikuti instrumen dalam rangka untuk mengatasi dampak yg di akibatkan oleh pembangunan, baik dan buruk dari suatu kegiatan, secara langsung memang memberikan dampak.  Selain itu juga ada kejadian-kejadian mungkin tidak terduga dan perlu mitigasi daripada upaya untuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Peran BPBD Prov. Kaltim tentu harus menjadi mitra yang sangat dekat karna memiliki banyak sekali pengalaman maupun lingkup kerjanya yg cukup luas, dan itu tentu akan sangat dibutuhkan oleh staff sektor lainnya, baik contoh yang berbasis pada lahan maupun sektor lainnya yg memungkinkan Prov. Kaltim lebih bisa berperan, sehingga dengan demikian maka upaya kita untuk bisa mempertahankan, paling tidak mempertahankan dalam rangka untuk mengurangi emisi carbon itu akan bisa berjalan secara efektif dan effisien, ucap beliau saat wawancara dengan Tim Media Center BPBD Prov. Kaltim.

Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang sedang dilaksanakan di Kalimantan Timur pada periode 2020-2024   berfokus pada aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.  Keberadaan para pihak seperti akademisi,  sektor swasta hingga NGO/LSM sebagai mitra pembangunan pemerintah dalam rangka pelaksanaan FCPF-CF di Provinsi KaJimantan Timur,  sangatlah penting karena telah berperan nyata memberikan dukungan dalam suatu suasana kerjasama yang harmonis dan kondusif. Selain berperan dalam perencanaan hingga pelaksanaan Program FCPF-CF, lembaga-lembaga mitra pembangunan mempunyai berbagai kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga.

Tujuan kegiatan ini memperoleh masukan dan saran terkait keberlanjutan program penurunan emisi pasca pelaksanaan FCPF-CF serta potensi pendanaan maupun program penurunan emisi dan pembangunan hijau yang berbasis sektor hutan dan lahan di Provinsi Kaltim, Penjaringan isu strategis dan ide rumusan arah kebijakan pembangunan sektor lingkungan hidup Provinsi Kaltim dalam 20 tahun kedepan. Kegiatan ini diikuti oleh OPD terkait, akademisi, sektor swasta hingga NGO/LSM.