Rakorda PB Tahun 2024.
Bencana yang terjadi tidak mudah untuk di prediksi serta tidak dapat dihindari, dengan upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan agar kerusakan besar yang menimbulkan korban dan harta benda dapat diminimalisir.
maka sebagai langkah penting BPBD Provinsi Kaltim menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Se-kalimantan Timur di kota balikpapan, dengan tema "Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) Melalui Peningkatan Koordinasi dan Penguatan Kawasan".(26/5/24)
Kegiatan ini di awali dengan Acara malam Ramah Tamah yang di buka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim / Ex Officio BPBD Provinsi Kaltim (Dra. Sri Wahyuni, M.PP) dan di hadiri oleh Ketua DPRD Kaltim (Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E), Penthahelix Kebencanaan, serta perwakilan BPBD Se-kalimantan Timur,.
Sekda Provinsi Kaltim berharap "para relawan selalu aktif meski tidak terjadi bencana dengan melakukan edukasi dan penyadaran ke masyarakat, termasuk membangun jejaring sesama relawan".
Diantaranya relawan yang sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan BPBD, bisa membangun relawan baru di lingkungan masyarakat, "Sehingga dari jejaring relawan itu, kita mendapatkan kemudahan tempat yang bisa menjadi posko bencana."
menurut Sekda, Tidak kalah pentingnya, para relawan selain mengedukasi masyarakat juga melibatkan secara aktif peran tokoh-tokoh masyarakat dan pelajar setempat dalam mengantisipasi bencana.
Perilaku itu penting. Kalau perilaku kita tidak ramah lingkungan, maka jangan menyesal kalau terjadi bencana," pesannya
Sebelum Sambutan Sekda Provinsi Kaltim, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltim (Drs. Agustianur, M.Si) menyampai bahwa rapat ini di adakan untuk saling berkoordinasi, sinergi, singkronisasi, berkolaborasi dan evaluasi terhadap tantangan yang di hadapi serta dapat menghasilkan rumusan bersama dalam penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltim menegaskan "BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana akan melakukan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu, dengan melibatkan multipihak baik pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat pada kondisi prabencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana".
Adapun Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Tahun 2024 salah satunya dengan mengoptimalkan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan sebagai upaya pencegahan & kesiapsingaan bencana daerah dengan membentuk destana dan Katana pada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana terhadap kesiapsiagaan dan peringatan dini, serta pemberdayaan masyarakat.
Rakorda tahun menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satu yaitu BPBD Provinsi Kaltim akan mendorong Transformasi Ekonomi, dengan tidak lagi menitik beratkan pendapatan utama hanya dari sektor Pertambangan yang selama ini sangat mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 41% melainkan meningkatkan peran sektor lainnya seperti perdagangan, wisata, perikanan dan lain sebagainya.
Tak hanya itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengharapkan partisipasi aktif seluruh Stake Holder dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 & Visi Kalimantan Timur 2045. Secara spesifik dalam mewujudkan Landasan Transformasi Kaltim 2045, yakni Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah.
