Rakortek Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2024
Kejadian bencana akhir-akhir ini begitu dahsyatnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, lebih dari 600 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia periode 01 Januari hingga 15 April 2024. Jenis bencana terbanyak ialah hidrometeorologi seperti banjir (405 kejadian). Kemudian cuaca ekstrem 125 kejadian, tanah longsor 48 kejadian, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 37 kejadian, serta gempa bumi, gelombang pasang dan abrasi, erupsi gunung api, dan kekeringan. Maka dari itu BPBD Provinsinya Kaltim melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik melakukan Rapat Koordinasi Teknis dengan Tema “Sinergitas Penanganan Bencana Lintas Batas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024” Gran Senyiur Balikpapan (18/04/24)
Berbicara mengenai bencana, bencana tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, pada siapa akan terjadi dan wilayah mana yang akan terjadi. Karena itu perlu adanya usaha Bersama dalam melakukan penanganan bencana diwilayah provinsi Kalimantan Timur, tutur Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltim dalam sambutannya yang wakilkan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kaltim.
Bencana juga tidak mengenal batas administratif wilayah/daerah, oleh karena itu dalam situasi darurat perlu adanya kolaborasi lintas wilayah dan kerja sama yang solid antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat mempercepat proses evakuasi, penyaluran bantuan dan pemulihan daerah dalam upaya meningkatkan sinergitas lintas sektor.
Dalam Rapat ini menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda (Suwarso, A.Ks., M.Si) dengan judul materi "Membangun Sistem Penanganan Bencana Kota Samarinda" dan Kabid Dinsos Prov. Kaltim (Achmad Rasyidi, S.ST.,M.Si), "Pelayanan Minimum Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana"
Pada akhir kegiatan Dibuatlah kesepakatan Bersama yang disetujui oleh seluruh BPBD Kab/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur serta stackholder terkait dan terdapat 5 point kesepakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berkomitmen dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut.
